DARI KAMPUNG

Pinjaman Pemkab Halbar Dinilai Sesuai Prosedur

DETEKSI NEWS, Jailolo – Pinjaman Pemkab Halmahera Barat di bank BPD Maluku-Maluku Utara sebesar Rp 150 miliar, dinilai sudah sesuai prosedur dan konsep dasar pinjaman daerah, terutama PP 54/2005 dan PP 30/2011, yang merupakan turunan dari Undang-Undang 33/2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

BACA : Bina Marga Dinas PUPR Malut Lelang 2 Paket DAK 2018

Penilaian itu disampaikan Sekretaris Lembaga Pemerhati Pembangunan Halmahera Barat (LPP-Halbar), Saiful, Selasa (27/3). Menurutnya, dalam UU tersebut disebutkan, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan guna untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Karena pinjaman senilai 150 miliar itu sudah mendapat persetujuan dari DPRD, Pemkab Halbar tentu berani mengambil langkah melakukan pinjaman ke Bank BPD Maluku,” kata Saiful.

BACA : Pilih Mangkir Dari Panggilan Polisi, Bukti Kades Moiso Bisa Beli Hukum

Semestinya kata Saiful, DPRD dan Pemkab Halbar tidak perlu saling men-justifikasi, namun harus duduk bersama dan membicarakan hal-hal teknis yang belum dibicarakan.

“Jika DPRD dan Pemkab Halbar memiliki keinginan besar melihat daerah ini berkembang, maka tidak perlu membuat kegaduhan lagi. Namun membangun komunikasi dengan baik agar mendapat kesephaama antara DPRD dan Pemkab. Ini hanya miss-komunikasi saja antara DPRD dan Pemda. Tinggal waktu yang akan mempertemukan mempertemukan mereka untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan yang bukan pada subtansinya ini,” paparnya menambahkan. (ota)

Show More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close