ADVERTORIAL

Rakor dengan TP4D, Disperkim Malut Ingin Terhindar dari Masalah Hukum

TERNATE, DETEKSINEWS.com – Langkah strategis diambil Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Maluku Utara. Dalam upaya mendorong pelaksanaan pembangunan agar bisa berjalan bersih, aman dan terhindar dari masalah hukum, instansi yang dipimpin Santrani Abusama ST, M.Si itu, melakukan rapat koordinasi (Rakor) dengan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut, yang berlangsung di ruang pertemuan Kejati Malut, Kamis (12/4/2018) siang.

Rakor yang melibatkan masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) itu, dilakukan untuk memboboti program-program pembangunan di lingkup Disperkim Malut, sekaligus pemaparan progress kegiatan strategis.

“Untuk tahun ini, kurang lebih sebanyak 14 kegiatan fisik yang akan dilakukan kerjasama pengawalan dengan TP4D. Kerjasama ini merupakan pelaksanaan Inpres nomor 1 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Inpres nomor 7 tahun 2015 tentang aksi pencegahan korupsi dan undang-undang serta peraturan lainnya. Ini juga bagian dari fungsi kontrol dalam setiap kegiatan yang menjadi proyek strategis,” kata Kadis Perkim Malut, Santrani Abusama ST MSi.

Dengan kerjasama ini, tambah Santrani, diharapkan lebih memberikan kenyamanan para pejabat di lingkup Disperkim dalam menjalankan tupoksinya. TP4D Kejati Malut diharapkan dapat memberikan arahan dan bimbingan terutama konsultasi hukum terkait dengan pelaksanaan kegiatan proyek yang menjadi bagian dari kerjasama tersebut.

“Sehingga kita dapat melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang maupun anggaran dan perbuatan melawan hukum di setiap kegiatan yang dilakukan di dinas kami ini,” tutur mantan Kepala Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum Malut itu.

Selain melakukan pengawalan, pengamanan dan mendukung keberhasilan pemerintah dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan persuasif dan preventif, TP4D juga memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah.

“Salah satu bentuk kerjasama adalah pemberian pendapat hukum atau legal opinion oleh TP4D terhadap suatu hal yang multitafsir dan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. Lebih pada memberikan pengawalan akan pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak menimbulkan pelanggaran hukum baik pidana maupun perdata di masa akan datang,” terang pria yang juga dosen di UMMU Ternate itu. (eko)

Tags
Show More

Deteksi News

DETEKSI NEWS - Menggelorakan Optimisme

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close