ETALASE

Kejati Diminta Telusuri Lelang Proyek Benih Jagung Rp 25 Miliar

TERNATE, DETEKSINEWS.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, diminta menelusuri lelang proyek pengadaan bantuan benih jagung hibrida varietas umum 2 sebesar Rp 25,3 miliar (Tepatnya Rp 25.357.500.000) dan pengadaan benih jagung varietas litbang senilai Rp 282 juta di Dinas Pertanian (Distan) Malut. Sebab, lelang ini diduga melanggar aturan karena tidak ditayangkan lewat LPSE.

Muhdar Koda

Permintaan ini disampaikan Ketua DPW Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) Malut, Muhdar Koda. Menurutnya, pihak panitia lelang maupun Unit Layanan Pengadaan (ULP) tidak diberikan kewenangan sedikitpun oleh aturan, untuk tidak menayangkan lelang di LPSE. Semua proses lelang barang dan jasa pemerintah wajib ditayangkan di LPSE, mulai dari pengumuman sampai penetapan pemenang.

“Dua proyek ini tidak punya jejak digitalnya di LPSE Maluku Utara. Artinya semua proses lelang dilakukan di luar LPSE. Ini yang kami sebut sebagai pelanggaran, dan aparat penegak hukum sudah bisa menindaklanjuti karena unsur-unsur pidana sudah terpenuhi,” kata Muhdar.

Muhdar mengatakan, pembelaan yang disampaikan Karo Pengadaan Barang dan Jasa Setprov Malut, Saifudin Juba sulit diterima. Sebab, jika memang benar LPSE Malut belum memiliki fasilitas Non E-tendering, maka pertanyaannya kata Muhdar, kenapa lelang kedua proyek tetap dipaksakan menggunakan metode penunjukan langsung.

“Okelah, ada aturan yang membolehkan penunjukan langsung. Tapi kalau lelangnya tidak dilakukan secara online karena alasan LPSE belum memiliki fasilitas Non E-tendering, lantas pengumumannya dilakukan seperti apa, download dokumen dan upload penawaran dilakukan dengan cara bagaimana. Apakah menggunakan sistem seperti dulu, dimana perusahaan bawa dokumen berkarung-karung kemudian dokumen itu yang dievaluasi, atau seperti apa. Dan yang terpenting, dasar hukumnya apa. Bahkan sampai sekarang publik pun tidak tahu perusahaan mana yang ditunjuk mengerjakan proyek ini,” tegasnya.

Saifudin Juba

Sebelumnya, Karo Pengadaan Barang dan Jasa Setprov Malut, Saifudin Juba, ketika dikonfirmasi menjelaskan, lelang proyek itu memang tidak bisa dipantau, karena dilakukan lewat Non E-Tendering.

“Di SPSE versi 4 yang kami gunakan saat ini, memang tidak ada fasilitas Non E-Tendering, yang ada hanya E-Tendering. Makanya sekarang ini kami berupaya bisa menggunakan versi 4.3, sebab disitu fasilitas Non E-Tendering sudah tersedia,” katanya.

Terkait penggunaan metode penunjukan langsung, Saifudin mengatakan, hal ini sudah sesuai dengan Perpres 172 tahun 2014, tentang perubahan ketiga atas Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa. Dimana dalam pasal 38 ayat 1 disebutkan, penunjukan langsung dapat dilakukan untuk pengadaan barang atau konstruksi yang bersifat khusus.

“Di ayat 5 pasal 38 dijelaskan, pengadaan barang yang bersifat khusus meliputi pengadaan dan penyaluran benih unggul seperti padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk urea, NPK, dan ZA, dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanakan peningkatan ketahanan pangan,” tuntasnya. (eko)

Show More

Azwar EKO

Penulis Nomor Register Kompetensi Dewan Pers: 3015-PWI/WU/DP/VI/2012/18/10/79 (Wartawan Utama)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close