SUPREMASI

Pembangunan MCK dan IPAL di 60 Desa di Halbar Penuhi Unsur Pidana

Iklan

JAILOLO, DETEKSINEWS.com – Program pembangunan MCK dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di 60 desa di Halmahera Barat tahun 2018, dinilai telah memenuhi unsur pidana, sehingga sudah layak diselidiki oleh aparat penegak hukum, khususnya Kejari Halbar. Salah satu bukti pelanggaran adalah menyerahkan program swakelola ke pihak ketiga.

Penilaian itu disampaikan Ketua Lembaga Pemantau Proyek Publik (Lepprop) Malut, Tahir Maruf, ketika dikonfirmasi seputar persoalan pembangunan MCK dan IPAL di Halbar. Menurutnya, pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari program ini, karena KSM inilah yang menjadi penerima sekaligus pelaksana program.

“Jika benar KSM tidak dilibatkan dalam proses pekerjaan, atau pekerjaan MCK dan IPAL hanya dikelola oleh pihak lain, maka jelas ada aturan yang dilanggar. Pelanggaran inilah yang menurut saya merupakan tindak pidana dan harus segera diproses hukum. Soal apakah kemudian ada unsur korupsinya atau tidak, kewajiban dari aparat penegak hukum untuk meminta bantuan BPK melakukan audit,” kata Tahir, Senin (27/8).

Hal lain lagi kata Tahir, Bupati Halbar, Danny Missi harus berani menindak oknum-oknum yang ikut bermain di program ini, terutama Satker yang ditunjuk sebagai penanggung jawab. Sebab sesuai informasi dari lapangan, penunjukan pihak ketiga ini diduga atas inisiatif dari satker.

Papan proyek

Sementara itu, bendahara KSM Bangkit Bersama Desa Moiso, Jailolo Selatan, Ramli Djalal mengaku, seluruh kegiatan pembangunan MCK dan IPAL di Desa Moiso ditangani pihak ketiga, yakni Ci Ain, yang beralamat di Jailolo. KSM kata Ramli, hanya mencairkan dana tahap Pertama sebesar Rp 103 juta, dan selanjutnya diserahkan ke pihak ketiga atas perintah kepala desa.

“Kami sampaikan hal ini karena memang demikian faktanya. Kami tidak ingin disalahkan jika satu saat nanti proyek ini bermasalah. Yang kami sanhgat sesalkan adalah, untuk apa KSM dibentuk kalau hanya menjadi pelengkap administrasi untuk kepentingan orang lain,” kata Ramli.

Sayangnya, Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Halbar, Robert Faldy, yang juga sebagai satker pada program ini, belum dapat dikonfirmasi. Beberapa kali Deteksi News mendatangi yang bersangkutan di kantornya, namun selalu gagal ditemui. (lan)

Iklan
Show More

Sahlan Kader

Wartawan Biro Halmahera Barat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close