SUPREMASI

BPK juga Temukan Kerugian di Samsat Ternate

TERNATE, DETEKSINEWS.com – Ditahannya Plt. Kepala UPTB Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Ternate, berinisial NG alias Nur oleh Kejati Malut, terkait dugaan korupsi penerimaan pajak tahun 2017 sebesar Rp 1,8 miliar (tepatnya Rp.1.850.981.468), membuka adanya pelanggaran lain diluar kasus yang ditangani Kejati Malut.

Berdasarkan data yang diperoleh Deteksi News, BPK Perwakilan Malut dalam LHP tahun 2017, menemukan kekurangan penerimaan sebesar Rp 145.407.650 di Samsat Ternate. Temuan itu didasarkan pada selisih antara data pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama – Kendaraan Bermotor (BBN-KB) pada 30 unit kendaraan.

Rinciannya adalah, terdapat selisih antara data pembayaran PKB dan BBN-KB yang dilakukan oleh pihak diler untuk 12 unit kendaraan senilai Rp 24.065.575. Kemudian dari hasil perbandingan antara daftar kendaraan baru pada e-samsat dengan daftar penerimaan, menunjukkan ada 18 kendaraan baru yang terdaftar di e-samsat, namun tidak masuk dalam daftar penerimaan.

Meski begitu, dari 18 kendaraan tersebut, satu kendaraan dinyatakan belum melakukan pembayaran namun telah didaftarkan. Sisanya 17 kendaraan telah diterbitkan SKPD dengan jumlah penerimaan PKB dan BBN-KB sebesar Rp 121.342.075. Dengan demikian, total kekurangan penerimaan pada UPTB Samsat Ternate sebesar Rp 145.407.650.

Sebelumnya, Kasie Penkum Kejati Malut, Apris R. Ligua, menjelaskan, penahanan terhadap NG merupakan tindak lanjut dari temuan Inspektorat Malut, yang sudah disampaikan ke Kejati.
Dan dalam kurun waktu tertentu, NG dianggap tidak mau mengembalikan kerugian tersebut sehingga kasusnya ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Apris mengatakan, menghukum seseorang bukanlah target utama. Kejati lebih menginginkan adanya pengembalian keuangan negara. Dan kejati pun sudah memberikan kesempatan kepada Kepala Samsat Ternate untuk mengembalikan kerugian negara. Sayangnya sampai kasus dinaikkan ke tahap penyidikan, pengembalian tetap tidak dilakukan.

“Ada paradigma baru didalam penegakan hukum, yakni kami lebih mengutamakan pengembalian kerugian negara. Adapun soal menghukum pelaku adalah pilihan terakhir jika opsi pengembalian tidak dilakukan,” kata Apris. (eko)

Show More

Azwar EKO

Penulis Nomor Register Kompetensi Dewan Pers: 3015-PWI/WU/DP/VI/2012/18/10/79 (Wartawan Utama)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close