ETALASE

2019, Anggaran Rp 15,5 Triliun Masuk Malut

Iklan

TERNATE, DETEKSINEWS.com – Perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di Maluku Utara patut diapresiasi. Buktinya di tahun 2019 mendatang, dana dari pemerintah pusat yang akan masuk ke daerah ini nilainya mencapai Rp 15,5 triliun. Dana ini terbagi atas, Rp 10,7 triliun (Tepatnya Rp. 10.796.246.960.000) merupakan dana transfer daerah dan dana desa (TKDD) yang akan dikucurkan ke seluruh pemda kabupaten kota dan provinsi, serta Rp. 4,7 triliun dialokasikan kepada 42 kementerian atau lembaga dengan jumlah sebanyak 335 DIPA.

Data yang diterima dari Kanwil Ditjen Perbendahaan (DJPb) Malut, dari total TKDD tahun 2019, Pemprov Malut menjadi penerima terbesar dengan jumlah mencapai Rp 2,2 triliun, disusul Halmahera Selatan sebesar Rp 1,3 triliun, Halmahera Utara sebesar Rp 910,3 miliar, Halmahera Barat sebesar Rp 908,6 miliar, Kota Ternate sebesar Rp 853,9 miliar dan Kota Tidore Kepulauan sebesar Rp 834,3 miliar.

Selanjutnya Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp. 769,9 miliar, Kepulauan Sula sebesar Rp 752,8 miliar, Halmahera Tengah sebesar Rp 710,4 miliar, serta Pulau Taliabu sebesar Rp 578,7 miliar.

TKDD tersebut terdiri dari enam item anggaran, yakni Dana Desa sebesar Rp 891,6 miliar, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 139,6 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 482,7 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 6,5 triliun, DAK fisik sebesar Rp 1,7 triliun, dan DAK non fisik sebesar Rp 938,7 miliar.

Kepala Kanwil DJPB Malut, Edward UP Nainggolan ketika dikonfirmasi mengatakan, peningkatan kualitas pengelolaan anggaran harus diikuti dengan perbaikan birokrasi dan mental aparatur negara. Untuk itu, seluruh pihak agar menghindari penyalahgunaan anggaran, pemborosan, mark-up, penyelenggaraan perayaan non dinas di hotel mewah, serta penyimpangan lainnya termasuk korupsi.

“Reputasi dan kehormatan suatu institusi akan rusak karena korupsi yang dilakukan oleh aparatnya. Kredibilitas yang telah rusak membawa kerugian tidak hanya ekonomi, tapi juga sosial, mengurangi kepercayaan serta dukungan dari rakyat kepada pemerintah. Untuk itu, pimpinan instansi harus ikut serta dalam melakukan pengawasan, serta mengoptimalkan dukungan aparat pengawas intern di masing-masing pemerintah daerah,” kata Edward. (eko)

Iklan
Show More

Azwar EKO

Penulis Nomor Register Kompetensi Dewan Pers: 3015-PWI/WU/DP/VI/2012/18/10/79 (Wartawan Utama)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close