SUPREMASI

KPK Tetapkan Mantan Kasatker PKPAM Malut Jadi Tersangka

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan 8 orang tersangka usai melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dari delapan tersangka, empat di antaranya merupakan pejabat di Kementerian PUPR, termasuk mantan Kepala Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum (PKPAM) Maluku Utara, Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, yang kini sudah menjadi Kasatker Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (PSPAM) Lampung.

Sementara tiga tersangka lainnya yang berasal dari Kementerian PUPR yakni, Meina Waro Kustinah (PPK SPAM Katulampa), Teuku Moch Nazar (Kepala Satker PSPAM Darurat), dan Donny Sofyan Arifin (PPK SPAM Toba 1). Sedangkan empat tersangka lainnya berasal dari pihak swasta. Mereka adalah Budi Suharto (Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo), Lily Sundarsih (Direktur PT Wijaya Kusuma Emindo), Irene Irma (Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa) dan Yuliana Enganita Dibaya (Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa).

“KPK mengecam keras dan sangat prihatin karena dugaan suap ini terkait penyediaan air minum di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah, yang baru saja terkena bencana tsunami September lalu,” ujar Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang ketika memberikan keterangan pers pada Minggu dini hari (30/12) di gedung lembaga antirasuah.

KPK menduga Anggiat, Meina, Nazar, dan Donny menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM tahun 2017-2018 di Umbulan 3 Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Selain itu, ada dua proyek lain yang juga diatur lelangnya yakni pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulteng.

Jumlah suap yang diterima berbeda satu dengan yang lainnya. Lelang itu diatur sedemikian rupa untuk dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP yang dimiliki oleh orang yang sama.

“PT WKE diatur untuk mengerjakan proyek bernilai di atas Rp 50 miliar. PT TSP diatur untuk mengerjakan proyek bernilai di bawah Rp 50 miliar,” tutur Saut.

Atas perbuatannya, para tersangka pemberi disangka melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP. Sementara pihak penerima, disangka melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 64 ayat 1 KUHP. (dtc)

Show More

Azwar EKO

Penulis Nomor Register Kompetensi Dewan Pers: 3015-PWI/WU/DP/VI/2012/18/10/79 (Wartawan Utama)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close