SUPREMASI

HPMS Kembali Bawa Sejumlah Kasus ke Polda

TERNATE, DETEKSINEWS.com – Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula (HPMS) kembali menyuarakan sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi di kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul). Kasus yang disuarakan melalui aksi Jumat (22/2) di Mapolda Malut adalah dugaan korupsi anggaran proyek reklamasi Pantai Sanana, jalan Waitinagoi-Wailoba, Pasar Makdahi Sanana, Bendung Irigasi Kaporo, Bendung Irigasi Trans-Modapuhi. Anggaran proyek-proyek tersebut diduga disalahgunakan.

Koordinator Lapangan (Korlap) Safir Buamona dalam orasinya mengatakan, kasus yang terjadi di Kepsul cukup banyak, tetapi didiamkan Polda Malut sehingga korupsi di Kepsul seakan menjadi budaya. Bahkan Polda Malut disebut tidak serius menanggapi kasus yang terjadi di Kepsul.

“Buktinya, Polda Malut belum menangkap kasus korupsi uang makan minum (Mami) DPRD Sula dan kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang belum ditetapkan Ketua DPRD Ismail Kharie sebagai tersangka,” ujarnya.

Safir mengatakan begitu juga dengan jalan Fogi-Waipa sebesar Rp 5,2 miliar, dan kasus illegal fishing yang diduga melibatkan Erawan Hongarta yang sering disapa Cu Wan, yang sampai saat ini masih didiamkan oleh Polda Malut.

Ia membeberkan, anggaran reklamasi pantai Sanana sebesar Rp 28 miliar hilang tanpa diketahui, anggaran pembangunan jalan Watinagoi-Wailoba sebesar Rp 11,5 miliar dan Pasar Makdahi sebesar Rp 6,5 miliar masih fiktif, bendungan irigasi Desa Kaporo sebesar Rp 8,5 miliar, bendung irigasi Trans-Madapuhi sebesar Rp 1,5 Miliar. “Kasus ini, diduga melibatkan Bupati Kepsul Hendrata Thes,” ujarnya.

Tak hanya di Kepulauan Sula, kasus dugaan korupsi juga diduga terjadi di kabupaten Pulau Taliabu, diantaranya kasus dugaan pemotongan Dana Desa (DD) senilai Rp 4,2 miliar yang diduga melibatkan Bupati Taliabu Aliong Mus, dan mantan Kadis BPMD Agus Salim Ganiru yang sampai saat ini belum ada kejelasan secara hukum, begitu juga dengan kasus pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) yang sudah mencapai tujuh bulan namun tidak ada proses pekerjaan di lapangan. “Apalagi kasus korupsi listrik Kayoa yang melibatkan Rusmin Latara yang sampai saat ini belum juga diusut tuntas Polda Malut,” cetusnya. (ibn)

Show More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close