KORIDOR

Inkindo Dorong Pemda Lindungi Konsultan Lokal

TERNATE, DETEKSINEWS.com – Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Maluku Utara, mendorong pemerintah daerah mulai dari level provinsi sampai kabupaten kota, agar memberikan perlindungan terhadap keberadaan konsultan skala kecil dan menengah di daerah ini. Caranya adalah dengan mengeluarkan peraturan gubernur (pergub) atau walikota maupun bupati yang membatasi keberadaan konsultan dari luar daerah.

Hal itu disampaikan Ketua DPP Inkindo Malut, Ir. Salim Haris, saat menggelar Rakerda Inkindo Malut, di Restoran Florida, Sabtu (02/03). Kegiatan yang dibuka Asisten I Setprov Malut, Hasby Pora ini juga menghadirkan Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Inkindo, Ir. Peter Frans.

Penyerahan penghargaan dari Ketua DPP Inkindo, Ir. Salim Hari kepada Asisten I, Hasby Pora

Salim menjelaskan, salah satu kendala yang dihadapi anggota Inkindo Malut saat ini adalah, minimnya kemampuan bersaing dengan sejumlah konsultan dari luar daerah. Akibatnya, banyak program-program perencanaan maupun pengawasan jatuh ke tangan konsultan luar daerah. Namun dengan adanya pergub, maka diharapkan pergub ini bisa mengangkat potensi dari konsultan lokal.

“Kehadiran pergub bukan untuk membatasi konsultan luar daerah masuk Maluku Utara, tapi sebagai bentuk perlindungan terhadap konsultan kita. Setiap konsultan yang masuk Maluku Utara, wajib menggandeng konsultan lokal untuk bekerja sama. Dengan demikian, selain kualitas pekerjaan terjamin, konsultan lokal kita bisa mendapat pengalaman, sehingga bisa menaikkan kemampuan mereka,” kata Salim.

“Kami harus akui, dari sisi kualitas maupun kuantitas, perusahaan-perusahaan lokal daerah masih kalah bersaing dibanding perusahaan yang sama dari luar daerah. Untuk itu, tugas pemerintah adalah memberikan proteksi, jangan sampai konsultan lokal hanya menjadi penonton di daerah mereka sendiri,” tegasnya.

Ketua DPP Inkindo Malut memberikan penghargaan kepada ketua DPN Inkindo

Hal yang sama juga dikatakan Ketua DPN Inkindo, Ir. H. Peter Frans. Menurutnya, persoalan konsultan Maluku Utara sangat spesifik karena kelasnya masih kecil dan menengah, jumlahnya pun masih sekitar enam puluhan. Sehingga, peningkatan kapasitas anggota Inkindo menjadi hal yang wajib dilakukan untuk saat ini.

“Paling gampangnya adalah melindungi dulu konsultan lokal dengan mengeluarkan pergub. Sehingga kalau ada konsultan dari luar wajib bekerjasama dengan konsultan lokal. Kalau tidak, kapan konsultan kita bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri,” kata Peter Frans.

Mantan Ketua Inkindo DKI Jakarta ini menambahkan, banyak perusahaan konsultan skala besar yang berkantor di Jakarta, Bandung dan Makassar, tetapi punya pekerjaan skala 0-Rp750 juta di daerah. Bahkan proyek-proyek jasa konsultan dari APBD maupun APBN di daerah, hampir sebagian besar dinikmati pemain dari ibu kota. Padahal, mereka ini harusnya bermain di atas Rp750 juta hingga Rp2,5 miliar.

Ketua DPN Inkindo memberikan sambutan pada acara rakerda Inkindo Malut

“Harus ada regulasi yang membatasi ruang gerak perusahaan konsultan ini. Apalagi undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, sudah memberikan ketentuan minimal billing rate para tenaga ahli konsultan. Sehingga dari sinilah pemerintah daerah memprotek konsultan lokal,” papar Frans yang juga sebagai Presiden Direktur Perusahaan Konsultan Ciriajasa EC, dengan jumlah karyawan mencapai ribuan orang ini. (eko)

Show More

Azwar EKO

Penulis Nomor Register Kompetensi Dewan Pers: 3015-PWI/WU/DP/VI/2012/18/10/79 (Wartawan Utama)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close