POLITIK

Kesbangpol Akui Bupati Keluarkan SK Pemantau Pemilu

JAILOLO, DETEKSINEWS.com – Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Halmahera Barat (Halbar) M. Syarif Ali, mengakui jika Bupati Halbar, Danny Missy, sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang Tim Pemantauan dan Perkembangan Pemilu 17 April 2019. Namun SK tersebut hanya bersifat pemantauan internal, yang didalamnya diisi pimpinan SKPD.

Menurutnya, pembentukan tim ini dilakukan sesuai surat edaran Mendagri nomor 27/052/SJ tanggal 20 Agustus 2018, perihal pembentukan tim pemantauan dan perkembangan politik di daerah pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019. Surat edaran tersebut, mengacu pada Permendagri 61 tahun 2011 tentang pedoman pemantauan, pelaporan, evaluasi perkembangan politik di daerah.

“Tim ini melibatkan Seluruh SKPD dan jajarannya di tingkat kecamatan termasuk para camat. Dan sekda serta asisten bertindak selaku tim pengarah atau koordinator,” kata Syarif.

Di dalam surat edaran Mendagri kata Syarif, sudah mengisyaratkan pimpinan SKPD dilibatkan untuk melakukan pemantauan di wilayahnya masing-masing, agar kerja-kerja pemantauan perkembangan politik lebih efektif efisien. Hasil pantauan selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan, yakni kepala daerah dan Ditjen Politik dan Pemerintah Umum (Polpum) Kemendagri di Jakarta.

“Jadi tidak hanya SK tim pemantauan saja, tetapi juga akan dilengkapi dengan format pelaporan pemantauan perkembangan politik yang sampaikan kepada seluruh SKPD, untuk membantu memudahkan pengisian temuan-temuan atau permasalahan yang terjadi di lapangan selama proses dan tahapan pemilu itu berlangsung,” jelasnya.

Syarif menghimbau agar pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pemilu tidak risau, apalagi sampai berfikir negatif. Karena bagaimanapun juga, undang undang pemilu nomor 7 tahun 2017 sudah menegaskan, tugas pemerintah itu adalah untuk menyukseskan pemilu, bukan menyukseskan caleg atau capres tertentu.

“Tolong dibedakan antara tugas pengawasan dan pemantauan. Kalau pengawasan itu ranahnya Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Sementara tugas pemantauan adalah tugas kita semua, termasuk pemerintah dan lembaga pemantau lainnya yang dibentuk untuk menjamin pelaksanaan pemilu dapat berlangsung demokratis, aman dan damai,” tuntasnya. (lan)

Show More

Sahlan Kader

Wartawan Biro Halmahera Barat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close