SUPREMASI

Keluarga Korban Lakalantas Pertanyakan Tuntutan Jaksa

JAILOLO, DETEKSINEWS.com – Warga Desa Sidangoli Gam, Jailolo Selatan tentu masih ingat dengan kasus kecelakaan maut yang terjadi di jalan Trans Halmahera pada 11 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wit. Kasus yang menyebabkan Hamidi Djama meninggal dunia akibat ditabrak pengedara motor Honda Blade, Mahmud Yusup, kini sedang berproses di pengadilan.

Namun keluarga korban nampaknya tidak menerima tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jailolo, yang hanya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1,6 tahun. Tuntutan jaksa itu sudah dibacakan pada persidangan, Senin (22/04) beberapa hari lalu.

Suhaeda Nadira, anak kandung dari korban lakalantas kepada Deteksi News mengaku mengaku kecewa dengan tuntutan itu. Pasalnya menurut dia, sesuai pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) disebutkan, kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meniggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12 juta.

“Atas dasar apa sehingga jaksa penuntut hanya menuntut terdakwa satu tahun enam bulan? Sementara dalam fakta persidangan, tidak ada faktor-faktor yang meringankan terdakwa, karena sejak kejadian kecelakaan pihak keluarga terdakwa tidak pernah menjenguk korban di rumah sakit sampai korban meninggal dunia. Pihak keluarga terdakwa tidak menghadiri proses pemakaman bahkan sampai saat ini mereka tidak penah datang dan ketemu dengan keluarga korban, apalagi membuat perdamaian,” keluhnya

“Saya merasa tidak adil dengan tuntutan yang dibacakan oleh JPU. Kasiang saya pe mama sampe maninggal, bahkan pada saat JPU membacakan tuntutan tersebut saya memprotes, namun saya langsung dikeluarkan dari ruang sidang atas perintah pimpinan sidang,” katanya.

Terpisah, salah satu anggota Jaksa Penuntut Umum (JPU), Dimas, ketika dikonfirmasi via telepon membenarkan tuntutan 1,6 tahun terhadap Mahmud Yusup.

“Memang benar acuannya pasal 310 ayat 4 dengan ancaman hukuman enam tahun penjara. Namun yang perlu dipahami, pasal ini menjelaskan pidana maksimal, artinya dituntut satu hari pun bisa. Tapi bagusnya kita tunggu putusan hakim, karena vonisnya nanti bisa naik atau turun dari tuntutan,” katanya singkat. (lan)

Show More

Azwar EKO

Penulis Nomor Register Kompetensi Dewan Pers: 3015-PWI/WU/DP/VI/2012/18/10/79 (Wartawan Utama)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close