HALMAHERA

Ratusan Mahasiswa Unipas Gelar Aksi

MOROTAI, DETEKSINEWS.com – Ratusan mahasiswa Universitas Pasifik (Unipas)Pulau Morotai, menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD, Senin (30/9). Mereka menuntut sikap DPRD Pulau Morotai terkait penolakan berbagai Rancangan Undang-undang (RUU) yang menjadi kontroversi dan terkesan melemahkan demokrasi Indonesia.

Sebelum unjuk rasa, massa aksi yang dipimpin Ketua GMNI Morotai, Crisnadi Wairo, Ketua Samurai Morotai, Riskal Samlan dan Ketua SMI Morotai, Hayun Nurdin itu, melakukan jalan kaki dengan rute, kampus baru, pasar baru Gotalamo, taman kota Daruba, tugu pancasila dan berakhir di gedung DPRD Morotai, di Kecamatan Morotai Selatan.

“Aksi ini merupakan tuntutan atas ketidaksepakatan maqhasiswa terhadap regulasi yang tidak menguntungkan rakyat. Aksi ini adalah wujud dari respon mahasiswa atas permasalahan yang ditimbulkan oleh para elit politik yang tidak mengutamakan kepentingan rakyat,” ujar salah satu orator.

Massa sksi

Menganggapi tuntutan mahasiswa tersebut, Wakil Ketua II DPRD Pulau Morotai M. Rasmin Fabanyo, S.IP, menerima sejumlah perwakilan untuk hearing. Usai bertemu mahasiswa, Rasmin mengatakan secara kelembagaan, DPRD Pulau Morotai i8kut memberikan dukungan terhadap aksi yang digelar mahasiswa Unipas Morotai. Pihaknya juga mengajak mahasiswa untuk mengawal bersama tuntutan tersebut.

“Perlu diketahui bersama, bahwa empat RUU sudah ditunda pengesahannya untuk dilakukan pengkajian kembali, termasuk mendengarkan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak. Terkait RUU KPK yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang, kami dari DPRD juga tidak setuju, karena bisa melemahkan pemberantasan korupsi,” kata Rasmin.

“Terkait dengan BPJS, kami atas nama DPRD juga menolak kenaikan iuran BPJS. Dan kami akan berkonsultasi dengan Dinas Kesahatan Provinsi bahkan dengan Kementerian Kesehatan agar tidak dinaikan iuran BPJS. Kasihan masyarakat kita setiap bulan harus membayaran tapi hak kesehatannya tidak didapat secara wajar,” ujarnya menambahkan.

Sementara terkait dengan RKUHP, Rasmin juga mengaku, DPRD secara kelembagaan menolak pengesahan RKUHP karena dianggap mengganggu demokrasi di negeri ini. Untuk itu pihaknya mendukung aksi mahasiswa sepanjang tidak dilakukan dengan cara-cara anarkis. (von)

Show More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close