ETALASE

Perkindo Malut Soroti Perusahaan Luar di Satker P2JN

TERNATE, DETEKSINEWS.com – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Konsultan Indonesia (Perkindo) Maluku Utara menyoroti keberadaan perusahaan-perusahaan dari luar yang menjadi pemenang tender proyek perencanaan maupun pengawasan di Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Malut. Sebab dari hasil amatan Perkindo, meski menjadi pemenang lelang, namun kenyataan di lapangan perusahaan-perusahaan luar tersebut justru menggunakan tanaga ahli lokal, baik tenaga professional maupun sub professional.

Ketua Perkindo Malut, Ir. Muhtar Tjaya ketika dikonfirmasi di Kantor DPD Perkindo Malut, Kelurahan Jerbus, Tanah Tinggi Barat, Ternate Selatan, Sabtu (25/10) menjelaskan secara kualifikasi, perusahaan yang terlibat pada pelaksanan lelang perencanaan dan pengawasan di Kementrian PUPR. utamanya untuk paket perencanaan jalan dan jembatan di Maluku Utara, merupakan perusahaan yang unggul dari segi pengalaman, karena terkait persyaratan lelang dan hasil scoring penilaian kualifikasi.

“Sehingga perusahaan pemenang lebih banyak dari luar (daerah). Padahal kenyataan di lapangan, pada saat pekerjaan berjalan sering terjadi substitusi atau penggantian tenaga. Dimana tanggung jawab pekerjaan tersebut lebih banyak diberikan kepada tenaga ahli yang ada di Malut. Artinya bukan mereka sendiri yang mengerjakan,” katanya.

Lebih jauh Muhtar Tjaya atau yang biasa disapa Ota ini mengatakan, Perkindo sebagai mitra pemerintah dalam penyediaan perusahaan konsultan, memiliki anggota asosiasi yang merupakan perusahaan lokal dan selalu siap dalam mengambil peran sekaligus mengikuti proses lelang yang dilakukan P2JN. Tak hanya itu, Perkindo juga menyiapkan tenaga professional yang sesuai dengan persyaratan lelang.

“Kami mengharapkan agar Satker P2JN dan PPK peka terhadap hal ini,” ucapnya.

Perkindo juga mengingatkan, sesuai Surat Edaran Menteri PUPR nomor 10/SE/M/2018 disebutkan, perusahaan-perusahaan luar yang masuk itu hendaknya bermitra dengan perusahaan satu tingkat dibawahnya atau setara kualifikasinya, yang merupakan perusahan lokal setempat, baik pada tahapan lelang sampai dengan pelaksanaan pekerjaan.

“Harus ada ketegasan dari Satker maupun PPK agar perusahaan luar yang ingin masuk Maluku Utara, harus melakukan join operation atau KSO (kerjasama operasional) dengan perusahaan lokal. Perusahaan luar menyiapkan perusahaan dengan persyaratan pengalaman, sementara perusahaan lokal menyiapkan tenaga ahli yang berdomisili di Maluku Utara. Sehingga secara penilaian berimbang, dan perusahaan-perusahaan lokal juga merasa dilibatkan,” tegasnya.

Selain sebagai langkah pemerataan, hal ini juga dimaksudkan agar pada masa pemeliharaan, Satker P2JN tidak kesulitan untuk menemui pihak perusahaan dalam mengontrol dan mengevaluasi, karena perusahan yang dilibatkan secara kelembagaan ada di Malut. (eko)

Show More

Azwar EKO

Penulis Nomor Register Kompetensi Dewan Pers: 3015-PWI/WU/DP/VI/2012/18/10/79 (Wartawan Utama)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close