KORIDOR

Penataan Makassar Timur Butuh 27 Miliar

TERNATE, DETEKSINEWS. com – Walikota Ternate, Dr. H. Burhan Abdurrahman, SH, MM, bersama Kepala Bappeda Kota Ternate, Said Assagaf, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Ternate, Dr. Rizal Marsaoly, dan Kepala Seksi Perencanaan, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara, Muslim Saleh, ST, menggelar pertemuan khusus dengan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Dr. Danis H. Sumadilaga, di kantor Kementerian PUPR, Selasa (17/12) lalu. Pada pertemuan itu, pihak pemkot memaparkan konsep penataan lanjutan kawasan kumuh Makassar Timur, yang membutuhkan anggaran mencapai Rp 27 miliar.

Kadis Perkim Ternate, Dr. Rizal Marsaoly, ketika dikonfirmasi Kamis (19/12) menjelaskan, anggaran sebesar itu akan digunakan untuk menata sisi timur (bibir pantai) Kelurahan Makassar Timur, yang nantinya akan digunakan oleh pedagang di tapak. Dalam presentase di hadapan Dirjen Cipta Karya, berkembang bahwa penataan itu bisa dilakukan tapi dengan sumber dana loan dari Bank Dunia. Untuk mendapatkan dana Bank Dunia, Pemkot harus memenuhi prasyarat yang menjadi ketentuan, salah satunya yakni keberpihakan APBD dalam mengatasi lokasi kumuh.

“Di hadapan Pak Dirjen kami sampaikan, di tahun 2019 Pemkot Ternate telah mengalokasikan anggaran tiga miliar untuk reklamasi kawasan kumuh Makassar Timur. Demikian pula di tahun 2020, ada anggaran tiga miliar untuk reklamasi zona sebelahnya. Selain itu, ada beberapa dukungan program kegiatan yang tersebar di beberapa OPD terkait, misalnya proteksi kebakaran di Dinas Damkar, penyediaan air bersih di Dinas PUPR dan penanganan sampah di Dinas Kebersihan,” kata Rizal.

Dirjen Cipta Karya kata Rizal, lantas mempertanyakan korelasi antara penataan sisi timur dengan mengurangi kumuh di bagian dalam. Rizal mengatakan, tujuan pemerintah sekaligus harapan masyarakat setempat adalah bagaimana sumber ekonomi di kawasan itu tidak hilang. Ini yang menjadi tolok ukur pemkot. Sehingga pemindahan pedagang ke sisi timur, merupakan kebijakan pemkot, karena ruang tersebut merupakan ruang terintegrasi. Dimana pedagang yang akan dipindahkan itu bukan pedagang baru, tapi adalah korban dari penataan kawasan yang sementara dikerjakan Balai Cipta Karya.

“Penataan ini masih berada dalam satu zona kawasan dan saling terintegrasi. Pemkot ingin memperkuat ekonomi masyarakat dengan harapan bisa menambah nilai pendapatan, sehingga pola hidup mereka juga berubah dari yang tadinya kumuh menjadi tidak kumuh. Inilah bentuk korelasinya,” kata Rizal menjelaskan.

Walikota juga lanjut Rizal ikut mempertegas komitmen pemkot. Menurut walikota, niat pemkot untuk memperbaiki ekonomi masyarakat sangat tinggi. Sebab dengan kewenangan yang ada, Pemkot bisa saja mengkomersilkan kawasan tersebut. Namun hal itu tidak dilakukan karena pertimbangan ada masyarakat yang harus diberdayakan. Sehingga kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas.

“Pak Dirjen sangat mengapresiasi presentase yang kami sampaikan. Namun menurut Pak Dirjen tinggal diperkuat narasinya, sehingga lebih meyakinkan pihak Bank Dunia bahwa Makassar Timur perlu ditata. Bahkan usai pertemuan yang berlangsung dari jam satu siang sampai setengah enam sore, berlanjut lagi dengan diskusi bersama tim kecil yang dibentuk Dirjen langsung, untuk mematangkan konsep dan memperkuat narasi, sehingga saat dipresentasikan di hadapan Bank Dunia, konsep ini bisa diterima dan dibiayai,” ucapnya.

Masih menurutnya, berdasarkan site plan yang ada, penataan sisi timur tidak merubah fungsi sebelumnya. Peran masyarakat yang menjual pisang mulu bebe dan air guraka tetap ada, hanya struktur bangunan yang lebih diestetikakan, lebih dipercantik. Selain itu, Konsep water front city yang akan digunakan, yakni tetap menjaga eksistensi laut, tidak bisa membelakangi. Bangunan yang dipakai juga adalah kolaborasi struktur khas Ternate, salahnya satunya menggunakan atap sirap. Tujuannya, pemkot ingin menjaga nilai-nilai lokal sekaligus memberi corak yang berbeda, sehingga memberikan kesan ada kawasan yang masih mempertahankan nilai struktur lokal.

Bagaimana dengan penataan sisi dalam? Rizal mengungkapkan, pihaknya merencanakan skema penataan wilayah darat sampai pembangunan rumah. Dan semuanya sudah disampaikan ke Kementerian PUPR. Hanya saja, pemkot saat ini masih fokus pada penataan IPAL, meski penanganannya dilakukan per blok sesuai kondisi anggaran. Intinya kata Rizal, sebelum masuk ke pembahasan rumah, Kementerian PUPR ingin agar di bawah rumah tidak ada lagi limbah, tidak ada sampah yang tergenang. Sehingga solusinya adalah semua harus ditimbun.

“Jadi kalau ada contoh model rumah yang menjadi pilot projek, nanti akan diajukan ke Kementerian. Ini sementara kita perjuangkan, mudah-mudahan Kementerian bisa fasilitasi. Jadi kita berfikir positif ke Kementerian, karena mereka sangat antusias mendengar pemaparan dari kami,” tuntasnya. (eko)

Show More

Azwar EKO

Penulis Nomor Register Kompetensi Dewan Pers: 3015-PWI/WU/DP/VI/2012/18/10/79 (Wartawan Utama)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close