SUPREMASI

Tangani Kasus Panwaslu Halut, Kejari Halut Dinilai Banyak Diam

TOBELO, DETEKSINEWS.com – Penanganan kasus dugaan korupsi dana Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara (Halut) tahun anggaran 2015 senilai Rp. 3,4 miliar oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tobelo yang dinilai jalan di tempat, mendapat sorotan dari Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Provinsi Maluku Utara (Malut).

Ketua Peradi Malut Muhammad Konoras menilai Kejaksaan Negeri Tobelo, selaku yang menangani kasus tersebut tidak serius, dan terkesan jalan di tempat.

“Kasus korupsi Dana Panwas Halut  terkesan jalan ditempat, karena jaksa beralasan menunggu hasil audit BPK, hal ini memperkuat dugaan publik bahwa jaksa tidak serius untuk menuntaskan kasus korupsi di Panwas Halut,” ujarnya.

Menurut Muhammad Konoras, jaksa tidak harus duduk diam, dan menunggu hasil audit dari BPK , tetapi jaksa sebagai penyelidik, dan penyidik harus melaksanakan fungsi  penyelidikan serta penyidikan karena mereka memiliki kewenangan untuk melakukan segala tindakan hukum.

“Termasuk menetapkan seseorang sebagai tersangka jika dengan sengaja menghalangi penyidikan,”terang Muhammad Konoras kepada wartawan via WhatsApp, Rabu (18/12).

Ko Ama sapaan akrabnya menegaskan, penyidik kejaksaan yang memiliki kewenangan itu, bisa memberi batas waktu kepada BPK untuk segera melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, agar bisa dipastikan telah terjadi kerugian negara atau tidak. Hal ini agar  nasib orang yang diduga terlibat dalam kasus ini, jangan dibiarkan didalam ketidak pastian hukum.

“Bisa saja Jaksa menghitung sendiri adanya kerugian negara, jika kerugian itu mudah untuk dihitung, tetapi kalau ada kerumitan dalam menghitungnya, maka harus meminta bantuan BPK atau BPKP, jika dipersulit Jaksa bisa menetapkan tersangka kepada BPK,” tuturnya.

Advokad senior Malut ini juga menuturkan, Selama ini penyidik selalu saja berlindung dibalik hasil Audit BPK yang belum diserahkan, jika kasus itu sengaja untuk diperlambat. “Kita berharap dengan Kajati yang baru dilantik ini, tidak  selalu umbar janji tapi harus bekerja dan bekerja untuk kepentingan publik. Jika ada jaksa yang nakal harus segera ditindak dan tidak diberikan penanganan perkara,” ucapnya. (red)

Show More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close