LIPUTAN HALUT

Deky Tawaris; Pemkab Halut Tunggu Sosialisasi Permendagri Nomor 60 Tahun 2019 Dari Pemprov Malut

TOBELO, Liputanmalut.com – Statmen yang dikeluarkan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Maluku Utara (Malut) langsung di tanggapi Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian (Diskominfo) Setda Halmahera Utara (Halut) Deky Tawaris, yang menyatakan akan menunggu Pemprov Malut dalam mensosialisasikan tentang Permendagri Nomor 60 Tahun 2019.

Deky mengatakan, kritikan yang dilakukan Pemda Halut terhadap Pemprov Malut yang seolah-olah Pemda Halut telah mengeluarkan statmen tak berdasar dan gaduh. Melainkan pernyataan yang dikeluarkan Pemkab sebagai bentuk reaksi atas ungkapan Gubernur Maluku Utara pada salah satu media pada 14 Februari lalu dimana 4 desa Bobane Igo, Akelamo, Tetewang dan Akesahu memilih bergabung dengan Halbar. “Ini kan seolah-olah telah dilakukan referendum pada 4 desa tersebut berdasarkan statemen Gubernur,” jelasnya, Rabu (19/02/2020).

Menurut Deky, ungkapan Gubernur Maluku Utara pada media massa tersebut juga seolah-olah selama ini pendistribusian Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) oleh Pemkab Halut ke 4 desa tersebut terhambat. “Perlu juga disampaikan surat pernyataan kesepakatan kedua bupati yang menerangkan akan menerima apapun keputusan Kemendagri tidak dapat dijadikan rujukan untuk penyusunan Permendagri No 60 Tahun 2019,” jelasnya.

Dijelaskannya, surat pernyataan kesepakatan tersebut dipahami Pemkab Halut, sebagai suplemen untuk meningkatkan semangat kerja Kemendagri dan Pemprov Malut yang terlalu lesu sehingga lamban dalam menyelesaikan permasalahan batas Halut dan Halbar sejak tahun 2006.

Selain itu, ditambahkannya, bahwa pembentukan desa baru sepenuhnya merupakan urusan Pemerintah Kabupaten, Pemprov hanya memfasilitasi. Serta Pemprov Malut seharusnya fokus untuk melakukan sosialisasi Permendagri nomor 60 Tahun 2019 kepada kedua Pemerintah kabupaten (Halut dan Halbar).

“Harus dipahami Permendagri Nomor 60 Tahun 2019 ini mengatur batas Halut dan Halbar dari ujung utara sampai ke ujung selatan atau dari desa Apulea Kecamatan Loloda utara sampai desa paser putih Kecamatan Kao Teluk, artinya Permendagri ini tidak secara khusus mengatur perihal 6 desa,” cecarnya.

Dari sisi lain, Pemda Halut menyatakan akan mengambil sikap apakah menerima atau menolak Permendagri nomor 60 Tahun 2019, setelah pemprov melakukan sosialisasi agar bisa diketahui dengan jelas alasan penempatan titik koordinat.

“Pemda Halut menunggu informasi dari pemprov Malut tentang jadwal dan waktu pelaksanaan sosialisasi Permendagri nomor 60,” tutup Deky melalui rilisnya. (Willy)

Show More

Deteksi News

DETEKSI NEWS - Menggelorakan Optimisme

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close