LIPUTAN HALTIM

Terungkap Saat Rapat Evaluasi Komisi I, Pengawas Sekolah Tak Di Perhatikan Pemkab Haltim

HALTIM, Liputanmalut.com –  Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) melakukan rapat evaluasi dengan para Pengawas Sekolah SD dan SMP.

Amatan Liputanmalut.com rapat evaluasi tersebut yang terjadi mala para pengawas sekolah justru menyampaikan sejumlah keluhan yang mereka hadapi ketika menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dilapangan kepada Komisi I DPRD Haltim.

Satu diantaranya, pengawas sekolah tidak diberikan biaya operasional saat melakukan supervisi pada sekolah binaannya, pengawas sekolah tidak diberikan ruangan atau tempat dimana mereka dapat mengerjakan laporan-laporan hasil supervisi disekolah-sekolah.

Tidak hanya itu para pengawas sekolah pun merasa pengabdian mereka tidak dianggap oleh dinas terkait. Padahal pengawas sekolah adalah unjung tombak dalam meningkatkan mutu pendidikan di haltim yang seharusnya diperhatikan oleh Dinas Pendidikan.

Kemudian para pengawas sekolah juga keluhkan terkait jumlah pengawas yang sangat tidak efektif dengan jumlah sekolah SD dan SMP. Betapa tidak, sekolah SD di haltim berjumlah 102 sekolah sementara pengawasnya hanya 9 orang dan jumlah sekolah SMP/MTS itu 46, pengawasnya hanya 3 orang.

Sekalipun mereka tidak diberikan fasilitas dan biaya operasional oleh dinas terkait. Namun, mereka tetap berusaha menjalankan tupoksi mereka pada sekolah-sekolah yang bisa mereka jangkau.

Mereka juga menyampaikan terkait dengan kompetensi Pengawas Sekolah yang dianggap sangat minim, ini menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Halmahera Timur untuk melakukan sebuah kegiatan yang dapat meningkatkan Kompetensi Pengawas Sekolah disamping Pengawas Sekolah membangun semangat dan memotivasi dirinya untuk meningkatkan kompetensi diri Pengawas Sekolah itu sendiri.

Menanggapi keluhan Para Pengawas Sekolah itu Sekretaris Komisi I DPRD Haltim, Hasanudin Lajim kepada media ini. Selasa, (18/2/2020) menyampaikan, sangat disayangkan karena selama ini para pengawas sekolah tidak diberdayakan dan kita baru mendapatkan informasinya. “Kalau informasi ini kita dapat sebelum pembahasan APBD mungkin sudah kita dorong pada pembahasan APBD 2020. Namun sambung dia, kita akan upayakan dorong ini di APBD Perubahan jika tidak bisa maka di APBD induk 2021,”tandas Hasanudin

Menurutnya, pengawas sekolah itu unjuk tombak keberhasilan pendidikan Halmahera Timur. Karena mereka ini yang dapat mengakses semua informasi di sekolah-sekolah baik itu kelemahan sekolah, infrastruktur, bahkan kualitas guru saat proses belajar mengajar. “Maka seharusnya yang harus diberdayakan itu pengawas sekolah”, katanya

Lanjut dia, mendengar keluhan yang mereka sampaikan bahwa selama ini mereka oleh dinas terkait. Padahal tugas mereka sangat berat karena rentang daerah ini dengan jumlah mereka yang sangat kecil.

“Pengawas inikan seperti bagian yang tidak diberdayakan sama sekali. Padahal yang pertama soal jumlah sekolah yang begitu banyak di haltim ini dengan jumlah pengawas yang hanya 12 orang yaitu pengawas sekolah SD 9 dan SMP 3 itu tidak cukup, bayangkan letak geografis Haltim dengan jumlah pengawas sekolah tersebut”,tambah Hasanudin

Kemudian kata dia, pengawas sekolah dalam menjalankan tugas dilapangan tidak mendapatkan operasional malaikan menggunakan biaya sendiri. “Mereka ini bergerak dilapangan tidak mendapat biaya operasional dari dinas pendidikan. Mereka menggunakan gaji mereka ini luar biasa dan sangat disayangkan”,cetusnya

Selain itu Hasanuddin, pihaknya akan memanggil Dinas Pendidikan berkaitan dengan keluhan yang disampaikan oleh sejumlah pengawas sekolah ini. “Karena laporan maupun kegiatan yang mereka sampaikan ke Dinas selama ini tidak ditanggapi oleh Dinas Pendidikan.

“Ini juga sangat disayangkan olehnya itu satu dua hari ini kami akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan untuk meminta klarifikasi sekaligus meminta pertanggungjawaban terkait dengan pengawas tidak diberikan fasilitas dalam menjalankan tugasnya”, pungkasnya

Lebih jauh Hasannudin mengatakan, banyak hal yang sudah disampaikan oleh pengawas sekolah namun tidak digubris, sehingga para pengawas seakan tidak dihargai bahkan mereka tidak mendapatkan ruangan kerja di dinas terkait.

“Laporan yang mereka masukkan ke Dinas sudah sangag banyak tapi tidak ditindaklanjuti oleh dinas. Baik itu, ketidakaktifan beberapa kepala sekolah dan bahkan dikantor Dinas pendidikan mereka tidak diberikan ruang khusus untuk mereka berkantor dan mengerjakan laporan”, katanya

Dirinya menyebutkan, padahal dalam fungsi pendidikan mereka ini memiliki jabatan struktural yang paling tinggi dan kalau mereka diberdayakan seefektif mungkin maka mereka pasti menghasilkan output yang baik. (Dany)

Show More

Deteksi News

DETEKSI NEWS - Menggelorakan Optimisme

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close