HUKRIM

Kejari Ternate Mulai Lakukan Penagihan SPPD Yang Belum Dipertanggung Jawabkan

TERNATE, Liputanmalut.com – Kejaksaan Negeri Ternate melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) terus berupaya melakukan penagihan terhadap Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate yang belum dipertanggungjawabkan SPPD yang belum dipertanggungjawabkan itu terjadi pada tahun anggaran 2016-2017.

Kasi Datun Kejari Ternate, M. Asyhari Waisale menuturkan, daftar tunggakan kewajiban pembayaran selisih pengeluaran riil perjalanan dinas tahun 2016 dan kelebihan pembayaran atas selisih pertanggungjawaban harga tiket perjalanan tahun 2017 sebanyak 31 orang dengan jumlah total keseluruhan tunggakkan mencapai Rp 194 juta lebih.

“Dari 31 orang ini, 13 orang diantaranya telah melunasi tunggakan itu,” kata Asyhar ketika dikonfirmasi Wartawan (21/2/2020 ).

Ia menambahkan, bahkan, beberapa oknum anggota dewan baik aktif maupun tidak aktif hingga kini belum melunasi tunggakan tersebut. “Dari hasil koordinasi dengan pihak-pihak yang namanya dicantumkan dalam daftar tunggakan itu sebagian berjanji akan melunasi tunggakan tersebut pada April mendatang,”cetusnya (WB)

Show More

Deteksi News

DETEKSI NEWS - Menggelorakan Optimisme

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close