LIPUTAN HALUT

Masyarakat Kao Teluk Dan Pemda Halut Ambil Sikap Tegas Tolak Permendagri Nomor 60 Tahun 2019

TOBELO, Liputanmalut.com -Puluhan perwakilan masyarakat dari 6 desa di Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara (Halut), yang terdiri dari tokoh masyarakat dan pemuda, senin (24/02/2020) mendatangi Pemerintah Daerah (Pemda) Halut untuk melakukan dialog terkait dengan di keluarkannya Permendagri nomor 60 tahun 2019 soal tapal batas.

Dalam pertemuan tersebut banyak hal yang dibicarakan terkait polemik pasca keluarnya Permendagri nomor 60 tahun 2019 kaitan dengan persoalan 6 desa. Dalam dialog tersebut, perwakilan masyarakat banyak yang menyuarakan serta mendesak agar Pemda Halut segera mengambil langkah tegas dalam.menyikapi hal tersebut.

Kades Bobane Igo, Ayub Musa dalam pertemuan tersebut  mengatakan kehadiran masyarakat di kantor Bupati serta aksi sebelumnya buntut atas persoalan 6 desa. Dirinya menyebutkan bahwa ketika melihat peta terkait dengan batas wilayah antara Kabupaten Halut dan Halbar maka jelas yang sangat di rugikan adalah Halut.

“Perlu diambil tindakan karena peta tidak relevan. Permendagri 60 yang dibuat sangat bertentangan dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1999 maupun UU tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten di Maluku Utara. Bagi kami masyarakat Kao Teluk tidak akan memberikan sejingkal pun tanah di 6 desa. Bagi kami Ini bukan hanya Kao Teluk tetapi merupakan harga diri kecamatan secara umum karena Permendagri jelas sangat bertentangan,” tegasnya.

Sementara itu, Muchlis Ternate menambahkan terkait dengan permasalah yang terjadi di Kao Teluk ini merupakan kelemahan Pemda dan diduga ada perbuatam melawan hukum oleh Halbar yang didukung Pemprov Malut. Sementara itu, jelas menjadi beban dimana Permendagri menyerukan ke Halut agar melakukan judicial review.

“Bagi kami ini tentunya perlu menjadi perhatian Pemda dan masukan bagi DPRD. Kami melihat ada yang mencoba merongrong dan harusnya kita tidak tinggal diam tetapi Pemda dan DPRD harus mengambil langkah hukum,” harapnya.

Selain itu, Ketua DPRD Halut menyebutkan bahwa persoalan ini memang sudah jelas bahkan kurang lebih selama 17 tahun, Pemda dan DPRD telah mengupayakan dengan menyelesaikan persoalan 6 desa. Namun lagi-lagi semua kendala di Pemprov Malut sebagai perpanjangan tangan Pempus dalam melaksanakan undang-undang.

“Kami susah melakukan berbagai upaya. Dan kami melihat sangat lambat ditangani Pemprov Malut. Namun perjuangan ini akan dilakukan terus menerus sehingga 6 desa dilakukan berdasarkan dengan UU,” jelasnya.

Hal yang sama juga disampaikan Bupati Frans Manery bahwa terkait dengan penyelesaian sengketa 6 desa sudah dilakukan berulang kali pada tahun-tahun sebelumnya, namun jika pada akhirnya kesepakatannya bertentangan dengan undang-undang maka Pemerintah tidak menyetujuinya.

“Kewenangan ada di Provinsi dan memang saya katakan lemah. Permendagri 60 jelas tidak bisa bertentangan dengan undang-undang. Saya sudah perintahkan Kabag Hukum dan Tata Pemerintahan untuk mengkaji. Kita melakukan diplomasi. Langkah hukum akan diambil dan juga dilakukan melalui langkah politik,” tegas Frans.

Pertemuan ini menyimpulkan bahwa Pemkab akan menempuh jalur hukum. Selain itu, akan dioptimalkan pelayanan di Kao Teluk, serta pembentukan tim dan akan melakukan langkah konkrit dalam waktu dekat, serta komunikasi dengan pusat akan dilakukan.

Hadir dalam pertemuan tersebut yakni Bupati Frans Manery, Sekda Fredy Tjandua, Ketua DPRD Julius Dagilaha dan Wakil Ketua DPRD bersama anggota, para pimpinan SKPD, Camat dan Kades di Kao Teluk dan puluhan masyarakat perwakilan masyarakat 6 desa. (Willy)

Show More

Deteksi News

DETEKSI NEWS - Menggelorakan Optimisme

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close