LIPUTAN UTAMA

Persoalan Tapal Batas Di 6 Desa, Bupati Halut Sebut Gubernur Malut Tidak Beres

TOBELO, Liputanmalut.com – Penyelesaian masalah tapal batas di wilayah enam desa antara Kabupaten Halmahera Utara (Halut) dan Halmahera Barat (Halbar) yang sampai saat ini tak kunjung selesai membuat Bupati Halut Frans mengatakan sifat Gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Gani Kasuba tidak beres dikarenakan Gubernur dinilai takut untuk menyelesaikan masalah tapal batas di 6 Desa.

“Gubernur Malut, takut karena dia sudah dibohongi oleh pegawai yang di sekitar Gubernur soal masalah tapal batas di enam desa. Saya salut dengan Gubernur Abdul Gani Kasuba orangnya sangat mulia. Tapi stafnya ini yang tidak beres,” kata Frans di kepada massa aksi di desa Kuntum mekar, kecamatan Kao Teluk, Jumat (22/02/2020)

Bupati Frans menuturkan, terkait dengan persoalan tapal batas di enam desa antara Kabupaten Halut dan Halbar, pihaknya sudah tiga kali membuat surat pernyataan antara ketiga Pemerintah yakni Pemerintah Halut, Halbar, dan Pemerintah Provinsi Malut. Namun sampai hari ini pemerintah Provinsi tidak mampu menyelesaikan masalah di enam desa. Dan akhirnya masalah tersebut kami serahkan ke Pemerintah Pusat dengan catatan apapun yang di putuskan oleh Pemerintah Pusat dua kabupaten harus menerimanya.

“Jika pemerintah pusat yang memutuskan maka sudah pasti semua kembali ke undang-undang tapi ini lucu. Peraturan menteri dalam negeri (Mendagri), terakhir Nomor 60 Tahun 2019 yang tidak mengatur tentang pembagian enam desa. Tapi, kenapa enam desa ini di otak-atik, sehingga ada empat desa yang mau di masukkan ke Halbar dan dua desa masuk di Halut sementara Mendagri Nomor 60 Tahun 2019 tidak menjelaskan itu,” tutur Bupati Frans

Lanjut Frans mengatakan setelah pihaknya menyelediki ternyata ada surat edaran Gubernur di Tahun 2018 yang menerangkan agar enam desa ini di bagi empat masuk di Halbar dan dua masuk di Halut. “Ini yang tidak beres, Pemerintah model apa ini,” ucap Bupati Frans dengan tegas di ratusan massa aksi.

Frans mengaku dirinya sangat kecewa dengan pemerintah provinsi terutama pejabat yang berkerja di Provinsi Malut karena tidak ikhlas melayani masyarakat. “Selaku kepala daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, saya menyesal sekali ada pejabat Pemerintah Provinsi yang tidak ikhlas melayani masyarakat dan hanya mau mengadu domba masyarakat,” tuturnya. (Willy)

Show More

Deteksi News

DETEKSI NEWS - Menggelorakan Optimisme

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close