MOROTAI

Ansar Tibu Terpental, Bupati Morotai Lantik 12 Pejabat

MOROTAI, Koridor Malut – Bupati Pulau Morotai, Benny Laos, melantik 12 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Senin (06/04) siang. Menariknya, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ansar Tibu, SH, yang baru beberapa bulan menjabat dan menjadi news maker karena sedang menangani bantuan sembako, justru terpental dari jabatannya.

Posisinya saat ini sudah digantikan oleh Ir. Muhammad Thamrin Fabanjo, MTP, yang sebelumnya hanyalah staf di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Morotai. Ansar Tibu sendiri dilantik untuk jabatan sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda Kabupaten Pulau Morotai.

Pelantikan yang berlangsung di aula kantor bupati dan dipimpin langsung Bupati Benny Laos itu, dilakukan sesuai SK Bupati nomor 821.22/17/KEP-PM/IV/2020, SK nomor 821.22/18/KEP-PM/IV/2020 dan SK nomor 821.22/19/ KEP-PM/IV/2020, tentang pengangkatan dan mutasi dalam jabatan pimpinan tinggi pratama administrator dan jabatan pengawas. Standar protokoler kesehatan juga tetap dijalankan saat pelantikan, dimana pejabat yang dilantik duduk di kursi dengan jarak satu meter dan tanpa ada ucapan selamat.

Suasana pelantikan dengan melaksanakan Protokoler Kesehatan

Dalam sambutannya bupati mengatakan, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan mengandung arti loyalitas dan kejujuran. Sebab menurutnya, jika seorang pejabat masih percaya Tuhan itu ada dan Tuhan itu hidup, maka siapapun boleh menipu semua orang, tapi kita tidak bisa menipu diri sendiri.

“Tolong renungkan baik-baik. Terjemahkan betul arti jujur, arti tanggung jawab. Kita ini disumpah untuk melaksanakan undang-undang dasar. Jadi tolong, belajar kuasai aturan, kuasai tupoksinya, petakan kerjanya. Yang saya minta tidak banyak-banyak, bekerjalah sesuai konstitusi dan melayani kebutuhan rakyat berdasarkan konstitusi, itu aja. Kerja jujur, rajin dan peduli. Yang saya kejar adalah output, bukan cerita dan rencana,” ucap bupati.

Bupati juga menekankan, Covid 19 bukan menjadi penghalang bagi kita melakukan perubahan. Organisasi pemerintah katanya harus lebih baik betapapun dahsyatnya bencana non alam yang dihadapi saat ini. Sebab akan lebih berbahaya dari virus, jika birokrat yang diberikan mandat oleh undang-undang tidak melaksanakan pelayanan secara maksimal.

“Pemerintahan wajib gerak cepat dan tepat, sehingga butuh personil yang kiranya mampu mengemban tugas jabatan dan tanggung jawab moral. Organisasi publik memerlukan leader yang problem solver, mampu memberi solusi atas permasalahan yang terjadi, bukan pembuat masalah,” tegasnya.

(***)

Show More

Deteksi News

DETEKSI NEWS - Menggelorakan Optimisme

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close