MOROTAI

Pemda Usul Rp 47 Miliar, Banggar Pertanyakan Dasar Hukum

MOROTAI, Koridor Malut – Usulan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pulau Morotai terkait anggaran penanganan Covid 19 sebesar Rp 47 miliar, mendapat respon beragam dari sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pulau Morotai. Malah sebagian justru mempertanyakan dasar hukum pengalokasian anggaran yang begitu besar.

Anggota Tim Banggar DPRD, Rasmin Fabanyo mengaku masih bingung dengan estimasi anggaran yang begitu besar, namun secara administrasi tidak dilandasi dasar hukum. Sebab menurutnya, pergeseran anggaran bukan hal yang biasa-biasa saja, tetapi harus diperhatikan tahapan dan mekanisme, karena sudah ada surat dari berbagai macam kementerian yang memberikan kelonggaran pergeseran anggaran dari berbagai item tertentu.

“Yang paling penting adalah, sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri, pada poin terakhir dinyatakan bahwa penyediaan anggaran dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD. Artinya, pergeseran anggaran ini harus didahului dengan peraturan bupati, kemudian disampaikan pemberitahuan ke DPRD. Itu acuan yang kami dapat dari Kemeneritan Dalam Negeri,” pungkasnya.

Hal yang sama juga dikatakan Fadli Djaguna. Menurutnya, pemda jangan hanya menyampaikan persetujuan dari kementerian, tapi harus juga harus menyampaikan dasar hukum pergesaran anggaran, mengingat lockdown merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan daerah. Untuk itu, pemda harus patenkan konsep apa yang mau dijalankan, apakah karantina wilayah atau yang lain. Jika karantina wilayah maka penggunaannya harus terinci, sehingga ada konsep dari anggaran 47 miliar itu.

“Dengan anggaran sebesar ini, saya usulkan kepada Pimpinan DPRD agar segera membentuk tim Pansus pengawasan anggaran,” katanya.

Anggota Tim Banggar lainnya, Suharli Lohor mengusulkan agar DPRD dan pemerintah daerah, harus bersikap menentukan status daerah, apakah lockdown atau isolasi wilayah. Pengalaman di Sorong lanjut Suharli, Walikota berani melakukan lockdown meski konsekuensinya penjara atau denda.

“Kenapa Morotai tidak berani. Padahal ini demi masyarakat Morotai,” katanya suara lantang.

Lain lagi dengan Basri Rahaguna. Ia menilai, dari anggaran sebesar itu, sebaiknya seluruh akses laut dan udara dihentikan saja, yang ada hanya angkutan pengambilan sembako dan BBM. Karena menurutnya, hal itu lebih menjangkau kerja Tim Satgas Covid-19. Jika yang dikurangi hanya akses, maka hasilnya sama saja, masyarakat yang masuk ke Morotai tetap menunggu antrian. Dan disitulah potensi orang terjangkit.

Sementara itu, Ketua DPRD Rusminta Pawane menjelaskan, tidak ada yang bisa memprediksi kapan berakhirnya Covid-19 ini. Untuk itu, mengingat kemampuan keuangan daerah yang diestimasi TAPD selama 90 hari kedepan, maka perlu dilakukan efesiensi karena pagu anggaran ini sangat banyak.

“Jika pimpinan DPRD hanya mendapat surat pemberitahuan dari TAPD, maka harus sesegera mungkin dilakukan. Karena hal ini akan menjadi pedoman buat kita untuk membuat penyesuaian pada APBD perubahan nanti,” tandasnya. (***)

Show More

Deteksi News

DETEKSI NEWS - Menggelorakan Optimisme

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close