MOROTAI

ANTMM Demo PT Harta Samudra

MOROTAI, Koridor Malut – Puluhan massa yang menamankan diri Aliansi Nelayan Tuna Morotai Menggugat (ANTMM), melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Muhajirin Baru, depan Kantor Bupati Pulau Morotai, Maluku Utara. Senin (20/7) siang. Mereka mempertanyakan keberadaan PT Harta Samudra yang beroperasi di depan SKPT Desa Daeo Majiko, karena mengambil tuna nelayan dengan harga murah.

Korlap aksi, Sahrul Pina, kepada wartawan menyatakan, aksi ini dilakukan se3bagai bentuk kepedulian terhadap nelayan tuna Pulau Morotai yang menghadapi kendala besar. Salah satunya adalah harga ikan yang dibeli PT Harta Samudra sebagai mitra Dinas Kelautan dan Perikanan atau Pemerintah Daerah sangat murah, dan merugikan nelayan.

“Karena pendapatan nelayan tidak berimbang dengan pengeluaran. Pengeluaran setiap kali melaut menelan biaya minimal Rp 500 ribu. Belum lagi untuk belanja kebutuhan BBM dan es batu. Untuk itu, nelayan menuntut agar harga ikan tuna loin dikembalikan seperti semula, karena saat ini kondisi sudah new normal. DKP dan PT Harta Samudra jangan lagi berspekulasi demi keuntungan mereka di atas penderitaan nelayan,” tegasnya.

Menurutnya, harga ikan tuna saat ini yang terkafer di dua wilayah berbeda seperti Bitung Sulut, harga untuk tuna gelondongan mencapai 38 ribu per kilogram, dan 40 ribu per kilogram untuk ukuran 30 up. Sementara di Ternate Malut, harga tuna loin gelondongan 52 ribu per kilogram ukuran 20 up.

“Sementara di Morotai sendiri harganya 23 ribu per kilogram ukuran 30 up. Fakta ini menunjukan ketidakstabilan harga ikan yang ada di Morotai dan sangat mengancam kehidupan nelayan. Padahal nelayan telah berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah, dimana capaian PAD sangat besar di tahun 2018 bila dibandingkan sektor lain,” terangnya.

Untuk itu, Aliansi Nelayan Tuna Morotai menyampaikan sejumlah permintaan, diantaranya, adanya transparansi harga BBM bersubsidi, Kartu Kusuka dan asuransi, pengadaan ceker di masing masing supplier, meminta pemda mendatangan investor di sektor perikanan, memperhatikan aset perikanan yang mangkrak, dan PT Harta Samudra harus menetapkan sistem great.

“Selain itu, perusahaan harus memberikan dispensasi bagi nelayan berupa memperbanyak stok BBM, memperbanyak rumpon dan memberikan atribut nelayan,” paparnya. (aty)

Show More

Deteksi News

DETEKSI NEWS - Menggelorakan Optimisme

One Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close