MOROTAI

Proyek Jaringan Air Bersih Morotai Terbentur Izin Lanud

MOROTAI, DETEKSINEWS.com – Proyek pemasangan jaringan air bersih milik Pemda Pulau Morotai, mengalami jalan buntu karena tidak mendapat izin dari Lanud Leo Watimena. Penyebabnya, pengurusan izin tersebut membutuhkan proses dan waktu yang agak lama, sementara saat menggulirkan proyek, pihak pemda tidak berkoordinasi awal dengan pihak Lanud. Akibatnya, kontraktor yakni CV Dua Anugerah tidak bisa melaksanakan pekerjaan karena tidak mendapat izin.

Hal ini mengemuka pada rapa dengar pendapat (RDP) antara DPRD Morotai dengan pihak Lanud Leo Wattimena yang diwakili Kepala Dinas Logistik (Kadislog), yang juga sebagai Ketua Tim Asset Lanud Leo Wattimena, Letkol Kal Suhardin, ST, Kamis (3/9). Sementara dari pemda diwakili Sekda, M. Kharie.

Dalam RDP tersebut, Letkol Suhardin menjelaskan, Tim Aset TNI Lanud Leo Watimena bertugas mengamankan berbagai aset negara yang ada di Morotai. Proyek pemasangan jaringan air, berhubungan dengan pemanfaatan barang milik negara, sehingga harus melalui tahapan atau proses.

“Kami sudah menerima surat dari Pemda Morotai maupun CV Anugerah sebagai pelaksana proyek. Kami tidak bisa langsung menyetujui, tapi harus menindaklanjuti dengan bersurat ke Panglima Komando Operasi Angkatan Udara (Pangkoopsau) III di Biak. Tim asset di Biak kemudian bersurat ke Mabes AU. Mabes AU kemudian mengeluarkan izin prinsip, dan prosesnya secara berjenjang sampai ke Lanud Leo Watimena. Belum selesai sampai di situ, masih ada lagi perjanjian kerjasama apakah pinjam pakai atau seperti apa,” kata Suhardin.

Ia pun meminta ada prosedur ini dipahami pemda dan DPRD, karena berhubungan dengan pemanfaatan barang milik negara. Untuk itu Ia berharap, sebelum ada proyek, hendaknya dapat disampaikan lebih awal karena proses izinnya agak panjang.

Sementara itu, anggota DPRD dari Partai Demokrat, H. Zainal Karim mengatakan, pemerintah pusat sudah mencanangkan Morotai masuk Kawasan Strategi Nasional (KSN) termasuk didalamnya Bandar Udara Leo Watimena. Harusnya, pihak Lanud mendukung kebijakan pemerintah dengan tidak menghambat pemasangan pipa air.

Demikian pula Rasmin Fabanyo, anggota DPRD asal PKS ini mencontohkan saat pelaksanaan Sail Indonesia tahun 2012 lalu. Saat itu, juga dilakukan proyek pemasangan pipa, tapi prosesnya tidak berbelit belit. Menurutnya, alasan Kadislog Lanud Leo Watimena bahwa TNI AU berkewajiban menjaga aset negara terlalu berbelit-belit, sebab proyek air bersih ini juga aset negara yang menggunakan uang negara.

“Kalau bicara atas nama negara jangan menyengsarakan warga negara. Saya minta sampaikan ke Danlanud agar dipermudah pekerjaan ini demi kepentingan umum. Jangan TNI AU dan Pemda pasang ego yang pada akhirnya masyarakat jadi korban,” tegasnya.

Sekda Pulau Morotai M. Kharie berpendapat, proyek pemasangan jaringan air besih yang sedang berjalan saat ini bersumber dari APBN dan dikerjakan oleh CV Dua Anugerah. Setiap proyek APBN katanya, pemanfaatan lahan atau tanah menjadi tanggungjawab pemda. Olehnya itu pemda sudah menyurat sebanyak dua kali ke pihak Lanud tapi belum ada jawaban. (red)

Show More

Deteksi News

DETEKSI NEWS - Menggelorakan Optimisme

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close